Jakarta - Kabar lega untuk seluruh pengguna internet di Indonesia. Pemerintah secara resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota data pelanggan yang sudah dibayar saat masa aktif paket berakhir.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.
Melalui aturan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga melarang keras operator memungut biaya tambahan hanya agar pelanggan bisa mengamankan sisa kuota yang menjadi haknya.
Hak Pelanggan yang Tak Boleh Diracut
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kuota yang telah dibeli sepenuhnya merupakan hak milik konsumen.
"Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut," ujar Meutya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Kemkomdigi mencatat masih banyak aduan masyarakat terkait penyedia layanan yang belum mematuhi aturan tersebut. SE ini hadir untuk memastikan seluruh operator bergerak searah dengan hukum yang berlaku.
Bukan Cuma Rollover: Pelanggan Bebas Memilih
Aturan baru ini tidak memaksakan satu mekanisme tunggal seperti rollover (akumulasi kuota) untuk semua jenis paket. Kemkomdigi justru mengembalikan kendali ke tangan konsumen dengan mewajibkan operator menyediakan berbagai pilihan perlindungan sisa kuota, antara lain:
- Akumulasi Kuota (Rollover): Memindahkan sisa kuota ke periode berikutnya.
- Tanpa Akumulasi (Non-rollover): Pilihan paket standar sesuai kebutuhan singkat.
- Perpanjangan Masa Aktif: Memberi tenggat waktu lebih panjang untuk menghabiskan kuota.
- Pengalihan Manfaat: Mengubah sisa kuota menjadi benefit atau poin lain.
- Kompensasi Pengembalian Dana (Refund): Pengembalian nilai sisa kuota.
- Mekanisme Adil Lainnya: Skema perlindungan tambahan yang tidak merugikan pengguna.
"Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan," tegas Meutya.
Transparansi Total dan Tenggat 28 September
Selain melarang penghapusan kuota secara sepihak, aturan ini menuntut transparansi total. Setiap paket yang ditawarkan wajib menjabarkan rincian harga, volume kuota, masa berlaku, batasan pemakaian wajar (FUP), hingga nasib sisa kuota dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan terintegrasi agar pengguna bisa memantau sisa kuota secara akurat kapan saja.
Kemkomdigi memberi batas waktu hingga 28 September 2026 bagi seluruh operator seluler untuk menyesuaikan sistem mereka dan menyerahkan laporan pemenuhan kewajiban. Pengawasan dan pelaporan berkala akan dilakukan setiap bulan untuk memastikan perlindungan hak konsumen ini berjalan nyata di lapangan.